At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">At-Tasyri' adalah jurnal ilmiah akademik yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo. </span><span style="vertical-align: inherit;">Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. </span><span style="vertical-align: inherit;">Jurnal ini memiliki spesifikasi bidang kajian Hukum, Hukum Islam, Ekonomi Kontemporer, Ekonomi Syariah, Pemikiran Hukum dan Pemikiran Hukum Syari'ah, Filsafat Hukum, Fisafat Hukum Islam serta mengomunikasikan penelitian-penelitian para dosen dan praktik yang berkaitan dengan hal tersebut.</span></span></p> Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo. en-US At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2716-0866 Telaah Kritis Praktik Pendistribisuan Dan Manfaat Zakat Fitrah Di Desa Ngadirojo Soko Ponorogo Tahun 2019 http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/view/52 <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>Zakat fitrah is a zakat that must be issued by every individual who is Muslim whose time is related to the holy month of Ramadan. The purpose of zakat fitrah is to purify the soul and fulfill the needs of the needy and poor people on Eid al-Fitr. For the determination of mustahiq must be exactly as specified in Islamic law so that the purpose of zakat fitrah implemented.The practice of managing zakat fitrah in Ngadirojo Village, Sooko District, Ponorogo Regency is left to each mosque in the village. The distribution is carried out by distributing zakat fitrah to people in need and orphanages. But there are still mosques where the distribution of zakat fitrah is distributed evenly by the zakat committee to local residents without looking and considering the economic situation as a mustahiq. In the village there is also one mosque that utilizes zakat fitrah for khataman activities at the end of Ramadan. Why is zakat fitrah in one mosque in Ngadirojo village distributed evenly to local residents without looking at the poor or rich and why does zakat fitrah be used for religious activities? then how about a review of Islamic Law on these practices?</em> <em>This type of research conducted in this study is field research, namely data obtained from direct searches regarding the management of zakat fitrah in Ngadirojo Village, Sooko District, Ponororgo Regency. In getting the data, the compiler made observations and interviews directly to Mudin (zakat fitrah manager in Ngadirojo Village), zakat fitrah committee, and local residents. While the approach that the authors did in this study uses a normative approach, which is to solve the problem using the Qur'an, the hadith, and opinions of the scholars. In analyzing the constituent data using qualitative analysis by analyzing all data collected then described by the inductive method.The practice of the distribution of zakat fitrah in some mosques in Ngadirojo Village distributed to people in need and orphanages is in accordance with Islamic Law. But the distribution of zakat fitrah which is distributed evenly and the use of zakat fitrah for khataman events at the Ar-Rohmah Mosque, Hamlet Wates, Ngadirojo Village cannot be justified in Islamic Law because it does not match what is stated in the Koran at-Taubah verse 60 and not in accordance with the Prophet's hadith.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Yayuk Ambar Wati Ahmad Royani Copyright (c) 2020 At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2020-07-02 2020-07-02 1 02 7 7 10.51772/tasyri'.v1i02.52 Kontekstualisasi Ekonomi Kreatif Partisipatif Menuju Kemandirian Pesantren http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/view/51 <p><strong><em>Abstrak</em></strong></p> <p><strong><em>Petumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia jelas mewarnai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejalan dengan perubahan sosial akibat modernisasi-industrialisasi pasti membutuhkan pesantren untuk memberikan reaksi atau respon yang memadai. Rekasi pesantren terhadap perubahan yang terjadi sejauh ini lembut dan keras. Ada yang terbuka da nada yang dekat. Oleh karena itu, fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat untuk menghasilkan pemikir agama (center of excellence), sebagailembaga yang mencetak sumber daya manusia, tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat (agen pembangunan). Melihat fungsinya, pesantren sebenarnya dapat bertindak sebagai lembaga perantara yang diharapkan menjadi dinamis dan katalisator untuk memberdayakan sumber daya manusia, mendorong pembangunan disemua bidang, termasuk di bidang ekonomi. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan masyarakat dalam memperkuat ekonomi diantara pesantren, ia belum tersentuh secara kreatif dan serius dalam bentuk integrasi integral dan eksplisit oleh pesantren. Tradisi itu sendiri tidak cukup untuk bermetamorfosis sebagai nilai-nilai masyarakat sipil yang beradab, universal dan berorientasi jauh ke depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memunculkan spirit pesantren khususnya dalam mewujudkan ekonomi kreatif pastisipatif untuk dapat menopang laju perekonomian pesantren serta meningkatkan peran masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi pesantren. </em></strong></p> Darul Ma`arif Copyright (c) 2020 At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2020-07-02 2020-07-02 1 02 9 9 10.51772/tasyri'.v1i02.51 Kedudukan Keteapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/view/50 <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>After the amendment of UUD</em> <em>1945, MPR is no longerthe highest state institution in Indonesia. This change had an effect on the function of the MPR. MPR just like a joint forum between the DPR and DPD. Amendments of UUD 1945 produce Institutions in horizontal functional relations, not in vertical structural relationships. This certainly has an impact on the legal products issued by the MPR, namely the TAP MPR. Then the legal products that can be outlined in the TAP MPR are only determination (beschikking), for example the determination of someone elected to be President and/or Vice President. Therefore the MPR regulation which is regulating as in the past will nolonger exist. But on the other hand the re-inclusion of the TAP MPR in the hierarchy of laws will lead to new problems, &nbsp;how to purpose judisial review ofTAP MPR if it contradicts with the UUD 1945, while the authority of the Constitutional Court is limited to testing the Law to the Constitution. And till nowthere are not specific provisions to solve that. One way that can be doing is through legislative review conducted by that institution.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Abstrak </strong></p> <p>Pasca diamandemennya Undang Undang Dasar Tahun 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara. Perubahan ini membawa akibat pada fungsi MPR yang menjadi sebuah forum gabungan <em>join session </em>&nbsp;antara DPR dan DPD. Amandemen UUD 1945 menghasilkan Lembaga Negara dalam hubungan funsional yang horizontal, bukan dalam hubungan structural vertical. Hal ini tentu berdampak kepada produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, yakni Ketetapan MPR. Maka produk hukum yang dapat dituangkan dalam ketetapan MPR hanyan keputusan yang bersifat penetapan (<em>beschikking)</em> saja misalnya penetapan seseorang terpilih menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian Ketetapan MPR yang bersifat mengatur&nbsp; (<em>regiling) </em>seperti di masa lalu tidak aka ada lagi. Namun disisi lain kembali dimasukkannya TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang undangan akan menimbulkan permasalahan baru, yakni bagaimana melakukan pengujian materi terhadap TAP MPR jika bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi hanya terbatas sampai pada pengujian Undang Undang terhadap UUD. Dan sampai saat ini belum ada ketentuan khusus baik di&nbsp; tingkat UUD maupun Undang Undang lainnya yang menerangkan tentang pengujian materi terhadap TAP MPR. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui legislative review yang dilakukan lembaga itu sendiri dengan cara dibatalkan atau diubah melalui TAP MPR juga.</p> Rooza Meilia Anggraini Copyright (c) 2020 At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2020-07-02 2020-07-02 1 02 24 30 10.51772/tasyri'.v1i02.50 Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 46 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Luar Kantor Di Wilayah Kabupaten Ponorogo http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/view/49 <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 46 year 2014 governs the cost of marriage outside the office which is the prospective bride shall deposit the marriage fee or refer to the account of Treasurer amounting to Rp. 600,000, 00 (six hundred thousand Rupiah). The honorarium of the Penghulu is determined by the typology of the Office of Religious Affairs (KUA) of each region.In the region of Ponorogo Regency there are areas whose geographical conditions are easy to reach such as in the area of urban areas, and which is difficult to reach because it is located within the suburbs that have high enough plains, such as in the Office of Religious Affairs (KUA) subdistrict Pudak, Sooko and Ngrayun. From different geographical circumstances in Ponorogo District, the implementation of marriage and the determination of the cost of marriage in Ponorogo Regency is in accordance with the regulation of the Minister of Religious Affairs No. 46 year 2014 or not. This research uses field research method, which is the researcher plunging directly into the area of research, to obtain related data about the typologies of the Office of Religious Affairs (KUA) of the subdistrict of Pudak, Sooko and Ngrayun, the cost of marriage and the implementation of marriage outside the office in the region Ponorogo Regency. By using the field research, the results found that the implementation of marriage, especially in sub-district Pudak, Sooko and Ngrayun based on conditions and circumstances of the Community in accordance with the regulation of the Minister of Religious Affairs No. 46 year 2014. The determination of the marriage fee in the Office of Religious Affairs (KUA) of the district of Pudak, Sooko and Ngrayun Although the geographical condition is very different from the condition of the other region remains likened, namely Rp. 600,000, 00 (six hundred thousand Rupiah).</em></p> <p><em>&nbsp; &nbsp;</em></p> <p><strong><em>Abstrak</em></strong></p> <p><em>Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 mengatur terkait biaya nikah luar kantor yaitu </em><em>calon penganti</em><em>n wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara</em> <em>sebesar Rp</em><em>.</em><em>600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).</em><em> Adapun besaran honorarium penghulu ditentukan berdasarkan tipologi Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah.</em><em>Di wilayah Kabupaten Ponorogo terdapat daerah-daerah yang kondisi geografisnya mudah untuk dijangkau seperti di daerah sekitar perkotaan, dan yang sulit untuk dijangkau karena berada dalam daerah pinggiran yang memiliki dataran yang cukup tinggi, </em><em>seperti</em><em> di </em><em>Kantor Urusan Agama (KUA)</em><em> Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun. Dari keadaan geografis yang berbeda-beda pada wilayah Kabupaten Ponorogo tersebut pelaksanaan nikah serta penentuan biaya nikah di wilayah Kabupaten Ponorogo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 atau belum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti terjun langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan tentang tipologi </em><em>Kantor Urusan Agama (KUA) </em><em>&nbsp;Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun, biaya nikah dan pelaksanaan nikah luar kantor di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan metode (field research), hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan nikah khususnya di Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun berdasarkan kondisi dan keadaan masyarakat kecamatan sesuai dengan </em><em>Peraturan Menteri Agama </em><em>No. 46 tahun 2014. Penentuan biaya nikah di </em><em>Kantor Urusan Agama (KUA) </em><em>kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun walaupun kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kondisi wilayah yang lainya tetap disamakan, yaitu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> Muhammad Riza Chamila Karuniawati Copyright (c) 2020 At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2020-07-02 2020-07-02 1 02 14 14 10.51772/tasyri'.v1i02.49 Analisis Evaluatif Manajemen Pemasaran Pada Jenang Dodol Teguh Raharjo Ponorogo Perspektif Balanced Scorecard http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/view/48 <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>Along with the rapid development of science and technology, the entrepreneurs are required to always do learning and evaluation in order to be able to survive facing competition. Before the balanced scorecard was discovered, companies generally would use the traditional approach of using separate measrement tools such as finance because only the finance parts were easily measured, calculated and analyzed. Throught the balanced scorecard, all company activities can be measured, analyzed, and evaluated in an integrated manner quickly and easily. Balanced scorecard is a tool&nbsp; used to measure company performance by paying attention to financial and non financial concepts between the short term and the long term and involves internal external factors. </em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Abstrak</em></strong></p> <p><em>Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para pengusaha dituntutuntuk selalu melakukan pembelajaran dan evaluasi agar bisabertahan menghadapi persaingan.Sebelum </em><em>penilaian dengan Balance&nbsp; </em><em>Scorecard ditemukan, perusahaan umumnya akan menggunakan pendekatan tradisional menggunakan alat pengukur yang terpisah seperti keuangan karena hanya bagian keuangan yang mudah diukur, dihitung dan dianalisis. </em><em>Pemikiran yang seimbang dengan</em><em> Scorecard</em><em>.</em><em> Semua kegiatan perusahaan dapat diukur, dianalisis, dan dievaluasi secara terintegrasi dengan cepat dan mudah. Balanced Scorecard adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan memperhatikan konsep keuangan dan non keuangan antara jangka</em> <em>pendek</em> <em>dan jangka panjang dan melibatkan faktor eksternal internal.</em></p> Okta Khusna Aisi Copyright (c) 2020 At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2020-07-02 2020-07-02 1 02 39 40 10.51772/tasyri'.v1i02.48